Monthly Archives: Februari 2010

Standar

WAKIL PRESIDEN INDONESIA s/d SEKARANG

Oleh: Med Hatta

Semenjak Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, telah di pimpin oleh 6 orang Presiden dan 10 orang Wakil Presiden.

Adapun Wakil Presiden, masing-masing:

1. Mohammad Hatta (1945 – 1956):

Sang Proklamator

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.

Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Sejak tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa. dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond.

Sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta.

Masa Studi di Negeri Belanda
Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit secara teratur sebagai dasar pengikat antaranggota. Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik.

Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan pidato inaugurasi yang berjudul “Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen”–Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan kekuasaan. Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk landasan kebijaksanaan non-kooperatif.

Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI. Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional yang berada di Eropa.

PI melakukan propaganda aktif di luar negeri Belanda. Hampir setiap kongres intemasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi.

Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama “Indonesia”, Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Intemasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Tanpa banyak oposisi, “Indonesia” secara resmi diakui oleh kongres. Nama “Indonesia” untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda ketika itu telah benar-benar dikenal kalangan organisasi-organisasi internasional.

Hatta dan pergerakan nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu.

Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi “Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan” di Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta L Indonesie et son Probleme de I Independence (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan).

Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadiningrat, Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama “Indonesia Vrij”, dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka.

Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan karangan untuk majalah Daulat Ra‘jat dan kadang-kadang De Socialist. Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932.

Kembali ke Tanah Air
Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra’jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra’jat, yang berjudul “Soekarno Ditahan” (10 Agustus 1933), “Tragedi Soekarno” (30 Nopember 1933), dan “Sikap Pemimpin” (10 Desember 1933).

Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”.

Masa Pembuangan
Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, “Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan” dan “Alam Pikiran Yunani.” (empat jilid).

Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain.

Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang
Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944.

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, “Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali.”

Proklamasi
Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai. mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti.

Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangi oleh dua orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.

Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.

Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal.

Periode Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Reville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda.

Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli I947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum.

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di mana-mana. Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata.

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana.

Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

Periode Tahun 1950-1956
Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal l Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.

Pada tangal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “Lampau dan Datang”.

Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul “Menuju Negara Hukum”.

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal l8 Nopember 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabiah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.
Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.

dari Buku Makam Bung Hatta 1982 dan berbagai sumber)

2. Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Sang Bangsawan yang Demokratis

Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalaninya sejak usia 4 tahun membuat Sri Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) menemukan banyak alternatif budaya untuk menyelenggarakan Keraton Yogyakarta. Dengan wawasan barunya ia menunjukkan bahwa raja bukan lagi gung binathara, melainkan demokratis. Raja berprinsip kedaulatan rakyat tetapi tetap berbudi bawa leksana. Ia memiliki paham kebangsaan yang tinggi.

Dilahirkan di nDalem Pakuningratan kampung Sompilan Ngasem pada hari Sabtu Paing tanggal 12 April 1912 atau menurut tarikh Jawa Islam pada tanggal Rabingulakir tahun Jimakir 1842 dengan nama Dorodjatun. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Puruboyo, yang kemudian hari ketika Dorodjatun berusia 3 tahun Beliau diangkat menjadi putera mahkota (calon raja) dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra ing Mataram.

Sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Kustilah, puteri Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Raden Ayu Adipati Anom.

Sejak usia 4 tahun Dorodjatun sudah hidup terpisah dari keluarganya, dititipkan pada keluarga Mulder seorang Belanda yang tinggal di Gondokusuman untuk mendapat pendidikan yang penuh disiplin dan gaya hidup yang sederhana sekalipun ia putra seorang raja.

Dalam keluarga Mulder itu Dorodjatun diberi nama panggilan Henkie yang diambil dari nama Pangeran Hendrik, suami Ratu Wilhelmina dari Negeri Belanda. Henkie mulai bersekolah di taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer yang terletak di Bintaran Kidul. Pada usia 6 tahun Dorodjatun masuk sekolah dasar Eerste Europese Lagere School dan tamat pada tahun 1925. Kemudian Dorodjatun melanjutkan pendidikan ke Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan kemudian di Bandung. Pada tahun 1931 ia berangkat ke Belanda untuk kuliah di Rijkuniversiteit Leiden, mengambil jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi. Ia kembali ke Indonesia tahun 1939.

Setahun kemudian, tepatnya pada hari Senin Pon tanggal 18 Maret 1940 atau tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871, Dorodjatun dinobatkan sebagai raja Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sampeyandalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX.

Arti gelar tersebut ialah bahwa sultanlah penguasa yang sah dunia yang fana ini, dia juga Senopati Ing Ngalogo yang berarti mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan dan bahwa dia pulalah panglima tertinggi angkatan perang pada saat terjadi peperangan. Sultan juga Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo atau penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai Kalifatullah, pengganti Muhammad Rasul Allah.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan contoh bangsawan yang demokratis. Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalaninya sejak usia 4 tahun membuat HB IX menemukan banyak alternatif budaya untuk menyelenggarakan Keraton Yogyakarta di kemudian hari. Berbagai tradisi keraton yang kurang menguntungkan dihapusnya dan dengan alternatif budaya baru HB IX menghapusnya.

Meski begitu bukan berarti ia menghilangkan substansi sendiri sejauh itu perlu dipertahankan. Bahkan wawasan budayanya yang luas mempu menemukan terobosan baru untuk memulihkan kejayaan kerajaan Yogyakarta. Bila dalam masa kejayaan Mataram pernah berhasil mengembangkan konsep politik keagungbinataraan yaitu bahwa kekuasaan raja adalah agung binathara bahu dhenda nyakrawati, berbudi bawa leksana ambeg adil para marta (besar laksana kekuasaan dewa, pemeliharaan hukum dan penguasa dunia, meluap budi luhur mulianya, dan bersikap adil terhadap sesama), maka HB IX dengan wawasan barunya menunjukkan bahwa raja bukan lagi gung binathara, melainkan demokratis. Raja berprinsip kedaulatan rakyat tetapi tetap berbudi bawa leksana.

Di samping itu HB IX juga memiliki paham kebangsaan yang tinggi. Dalam pidato penobatannya sebagai Sri Sultan HB IX ada dua hal penting yang menunjukkan sikap tersebut. Pertama, adalah kalimat yang berbunyi: “Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa.” Kedua, adalah ucapannya yang berisi janji perjuangan: “Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya.”

Wawasan kebangsaan HB IX juga terlihat dari sikap tegasnya yang mendukung Republik Indonesia dengan sangat konsekuen. Segera setelah Proklamasi RI ia mengirimkan amanat kepada Presiden RI yang menyataak keinginan kerajaan Yogyakarta untuk mendukung pemerintahan RI. Ketika Jakarta sebagai ibukota RI mengalami situasi gawat, HB IX tidak keberatan ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Begitu juga ketika ibukota RI diduduki musuh, ia bukan saja tidak mau menerima bujukan Belanda untuk berpihak pada mereka, namun juga mengambil inisatif yang sebenarnya dapat membahayakan dirinya, termasuk mengijinkan para gerilyawan bersembunyi di kompleks keraton pada serangan oemoem 1 Maret 1949. Jelaslah bahwa ia seorang raja yang republiken. Setelah bergabung dengan RI, HB IX terjun dalam dunia politik nasional.

Penggagas Serangan Oemoem
Berdasarkan dokumen-dokumen asli yang kini dimiliki Arsip Nasional RI semakin jelas, penggagas Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 adalah mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sebuah dokumen hasil wawancara mendiang Raja Yogyakarta itu dengan Radio BBC London tahun 1980-an secara jelas mengatakan hal itu. Dari wawancara itu juga terungkap, peran mantan Presiden Soeharto yang ketika itu masih berpangkat Letnan Kolonel hanya sebatas sebagai pelaksana saja.
“Yang pasti, penggagas Serangan Oemoem itu adalah mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan bukan Pak Harto seperti selama ini diyakini pemerintah Orde Baru,” kata Kepala Arsip Nasional RI Dr Muhklis Paeni, dalam konferensi pers di gedung Arsip Nasional RI Jakarta, Jumat (10/3) petang.

Menurut Muhklis, gagasan mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX mau mengadakan SO 1 Maret 1949 itu karena dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional yakni menunjukkan kepada dunia internasional bahwa “denyut nadi” Republik Indonesia masih hidup. Ide itu, jelas Muhklis, lalu didiskusikan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan akhirnya disetujui. Atas saran Jenderal Sudirman, Sri Sultan lalu menghubungi Letkol Soeharto soal ide itu dan membicarakan pengoperasiannya.

Sejarah Mudah Berbaur Dongeng
Penulisan sejarah cenderung memilih kejadian yang dramatis dengan menampilkan pelaku sejarah yang serba heroik. Maka, sejarah seringkali mudah berbaur dengan dongeng, di mana seorang tokoh dimitoskan layaknya wong agung. Hal tersebut diungkapkan oleh Sultan Hamengku Buwono (HB) X dalam sambutannya pada peresmian Tetenger (tanda) Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 di kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (29/6/02).

Sultan HB X menyatakan, seorang pelaku sejarah atau tokoh sejarah yang memberikan keterangan dengan mendistorsikan peristiwanya tidak hanya merusak nama baiknya sendiri, tetapi hakikatnya juga merusak bangsa. Sebab, apa yang ditulis berdasarkan keterangannya itu akan memberikan nuansa tertentu dalam proses pemahaman terhadap jati diri bangsa.

Sumbangan masyarakat
Tetenger Pelurusan Sejarah SO 1 Maret itu terbuat dari batu besar seberat 8,4 ton diambil dari lereng Merapi, yang disangga oleh bangunan patma dari cor beton. Di batu itu terdapat tulisan Tetenger Pelurusan Sejarah Serangan Oemum 1 Maret 1949. Di kaki penyangga juga terdapat tulisan Pertemuan Sultan HB IX dengan Komandan Werkhreise (WK) III, dengan penunjuk arah panah ke selatan. Artinya, di sebuah ruangan kompleks Keraton Yogyakarta yang terletak di sebelah selatan tetenger itu menjadi tempat pertemuan HB IX dengan Komandan WK III. Komandan WK III yang dimaksudkan itu adalah Letkol Soeharto (mantan Presiden).

Letak tetenger ini di sebuah taman luar keraton yang disebut Keben, atau berjarak sekitar 200 meter dari Monumen SO 1 Maret yang terletak di depan Istana Presiden Gedung Agung yang dibangun pada masa pemerintahan Orde Baru. Dana tetenger yang digarap oleh seniman patung kenamaan Yogyakarta Edhi Sunarso ini didanai dari masyarakat lewat dompet yang dibuka oleh Harian Kedaulatan Rakyat, Bernas dan Radar Yogya.

Makna tetenger pelurusan sejarah SO 1 Maret ini, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Panitia Marsoedi (pelaku sejarah), bahwa penggagas ide SO 1 Maret 1949 bukan Letkol Soeharto sebagaimana tertulis dalam sejarah yang ada saat ini, tetapi HB IX. Sedang pelaksanaan operasi lapangan adalah pasukan WK III yang dikomandani oleh Letkol Soeharto.

Penting
Dalam sambutannya HB X menyatakan, iklim reformasi ditandai suasana keterbukaan sikap kritis terhadap penulisan berbagai peristiwa dalam sejarah modern Indonesia. Dalam hubungan itu, keterangan saksi sejarah untuk pelurusan suatu peristiwa sejarah mendapatkan momentum yang tepat, karena sesungguhnya penulisan sejarah bukanlah persoalan kecil.

“Historiografi harus bisa menempatkan visi yang didukung oleh verifikasi, untuk mendudukkan secara proporsional peran pelaku sejarah dalam kaitan peristiwa sejarah,” tegas HB X.

Menyinggung sejarah SO 1 Maret 1949, HB X menyatakan, pada tanggal itu sekitar pukul 06.00 pasukan TNI menyerang Yogyakarta yang diduduki Belanda sejak 19 Maret 1948. Pasukan TNI mampu bertahan selama enam jam di Yogyakarta. Berdasarkan peristiwa sejarah ini, di tahun 1950-an Usmar Ismail memproduksi film semidokumenter yang diberi judul Enam Jam di Yogya. Sementara setelah itu diproduksi peristiwa yang sama dengan nuansa yang berbeda dengan judul Janur Kuning.

Meskipun situasi telah berubah dengan munculnya Tetenger SO 1 Maret 1949, bagaimanapun tak bisa dipungkiri peranan Letnan Kolonel Soeharto waktu itu tetap penting dan patut dicatat dalam sejarah. Tidak mudah dalam kondisi yang serba terbatas, dengan alat komunikasi yang primitif, merencanakan dan melancarkan suatu serangan terkoordinasi dengan melibatkan paling sedikit 2.000 prajurit.
Namun, lanjut HB X, SO 1 Maret 1949 yang dimaksudkan sebagai persitiwa politik-militer dengan dampak internasional -meskipun pimpinan negara ditawan di Pulau Bangka- pasti telah melibatkan tokoh-tokoh lain, bukan seorang Soeharto sendiri.

***

SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito pada tanggal 2 April 1946. Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram. Lulusan Fakultas Hukum UGM ini dinobatkan pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921).

Aktif dalam berbagai organisasi yaitu ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Madukismo, dan pada bulan Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY.

SULTAN HAMENGKU BUWONO IX
Dilahirkan di nDalem Pakuningratan kampung Sompilan Ngasem pada hari Sabtu Paing tanggal 12 April 1912 atau menurut tarikh Jawa Islam pada tanggal Rabingulakir tahun Jimakir 1842 dengan nama Dorodjatun. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Puruboyo, yang kemudian hari ketika Dorodjatun berusia 3 tahun Beliau diangkat menjadi putera mahkota (calon raja) dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra ing Mataram. Sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Kustilah, puteri Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Raden Ayu Adipati Anom.

SULTAN HAMENGKU BUWONO VIII
Pada masa HB VIII Kesultanan Yogyakarta mempunyai banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk membiayai sekolah-sekolah kesultanan. Putra-putra HB VIII banyak disekolahkan hingga perguruan tinggi, banyak diantaranya di Belanda.
Beliau mangkat pada tanggal 22 Oktober 1939 di RS Panti Rapih Yogyakarta.

SULTAN HAMENGKU BUWONO VII
Pada masa kepemimpinannya banyak didirikan pabrik gula di Yogyakarta, seluruhnya berjumlah 17 pabrik. Setiap pendirian pabrik memberikan peluang pada Sultan untuk menerima dana sebesar Rp 200.000,00. Hal ini mengakibatkan Sultan sangat kaya seringga sering dijuluki Sultan Sugih.
Pada masa kepemimpinannnya juga merupakan masa transisi menuju modernisasi di Yogyakarta. Banyak sekolah modern didirikan dan karenanya putra-putranya diharuskan mengenyam pendidikan modern, bahkan hingga ke negeri Belanda.
Tahun 1920 dalam usia 80 tahun, Sultan turun tahta dan mengangkat putra mahkotanya sebagai penggantinya.

SULTAN HAMENGKU BUWONO VI
Adalah adik HB V yang semula bernama Pangeran Adipati Mangkubumi. Kedekatannya dengan Belanda membuatnya mendapat pangkat Letnan Kolonel (1839) dan Kolonel (1847) dari Belanda.
Perkawinannya dengan putri Solo (1848) yaitu kemenakan Susuhunan Paku Buwono V atau cucu Paku Buwono IV dari garwa ampeyan (selir) merupakan catatan sejarah bagi terjalinnya kembali hubungan antara Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang sejak perjanjian Gianti (1755) sering terjadi pertikaian antara kedua belah pihak.

SULTAN HAMENGKU BUWONO V
Bernama kecil Raden Mas Menol dan dinobatkan dalam usia 3 tahun. Dalam memerintah dibantu dewan perwalian yang antara lain beranggotakan Pangeran Diponegoro sampai tahun 1836.
Beliau mangkat pada tahun 1855 tanpa meninggalkan putra yang dapat menggantikannya.

SULTAN HAMENGKU BUWONO IV (1804-1822)
Diangkat sebagai raja pada usia 10 tahun, karenanya dalam memerintah didampingi wali yaitu Paku Alam I hingga tahun 1820. Pada masa pemerintahannya diberlakukan sistem sewa tanah untuk swasta tetapi justru merugikan rakyat.
Tahun 1822 Beliau wafat pada saat bertamasya sehingga diberi gelar Sultan Seda Ing Pesiyar.

SULTAN HAMENGKU BUWONO III
Putra Sultan Sepuh yang memegang kekuasaan pada tahun 1810. Setahun kemudian ketika Pemerintah Belanda digantikan Pemerintah Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Raffles, Sultan HB III turun tahta dan kerajaan dipimpin oleh Sultan Sepuh (HB II) kembali selama satu tahun (1812).
Pada masa kepemimpinan Sultan HB III keraton Yogyakarta mengalami kemunduran yang besar-besaran.
Kerajaan Ngayogyakarta diharuskan melepaskan daerah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang dan Grobogan kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000 real setahunnya.
Angkatan perang kerajaan diperkecil dan hanya beberapa tentara keamanan keraton.
Sebagian daerah kekuasaan keraton diserahkan kepada Pangeran Notokusumo yang berjasa kepada Raffles dan diangkat menjadi Pangeran Adipati Ario Paku Alam I.
Tahun 1814 Beliau mangkat dalam usia 43 tahun.

SULTAN HAMENGKU BUWONO II (1792-1828)
Dikenal sebagai penentang kekuasaan imperialisme Barat, antara lain menentang Gubernur Jenderal Daendales dan Letnan Gubernur Raffles. Sultan HB II menentang aturan protokoler baru ciptaan Daendales mengenai alat kebesaran yang dipakai para residen Belandan pada saat menghadap Sultan misalnya hanya menggunakan payung dan tak perlu membuka topi. Perselisihan antara HB II dengan Susuhunan Surakarta tentang batas wilayah daerah kekuasaan juga mengakibatkan Daendales memaksa HB II turun tahta pada tahun1810, kemudian mengangkat putranya sebagai Sultan Hamengku Buwono III sehingga dalam keraton terdapat dua raja. Sultan HB II disebut Sultan Sepuh dan Sultan HB III adalah Sultan Raja.
Tahun 1812 Raffles menyerbu Yogyakarta dan menangkap Sultan Sepuh yang kemudian diasingkan di Pulau Pinang kemudian dipindah ke Ambon.

PANGERAN MANGKUBUMI (6 Agustus 1717 – 24 Maret 1792)
Terlahir dengan nama Raden Mas Sujono yang merupakan adik Susuhunan Mataram Paku Buwono II di Surakarta. Pada tahun 1746 ia memberontak karena Paku Buwono II mengingkari janji memberikan daerah Sukawati (sekarang Sragen) atas kemenangan Mangkubumi melawan Raden Mas Said. Pemberontakan tersebut berakhir dengan tercapainya Perjanjian Gianti (13 Februari 1755) yang menyatakan bahwa separuh Mataram menjadi milik Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengku Buwono I yang bergelar Senopati Ing Ngalogo Sayidin Panotogomo Khalifatullah dengan karatonnya di Yogyakarta.

PANGERAN DIPONEGORO ( 11 November 1785 – 8 Januari 1855).
Panglima tertinggi dalam Perang Diponegoro (1825-1830) yang dalam buku-buku sejarah karangan penulis Belanda disebut Java Oorlog (=Perang Jawa).
Nama kecilnya Ontowiryo, putra sulung Sultan Hamengku Buwono III. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan berdiri di pihak rakyat sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo daripada di keraton. Pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan HB V (1822) dimana Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi HB V yang berusia 3 tahun, sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danurejo bersama Residen Belanda. Cara perwalian itu tidak disetujui Diponegoro.
Dalam perkembangan selanjutnya Belanda berusaha menangkap Diponegoro dan meletus Perang Diponegoro pada tanggal 20 Juli 1825.
28 Maret 1830 P. Diponegoro menemui Jenderal De Kock di Magelang. De Kock memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Diponegoro. Tetapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Ungaran, kemudian ke Semarang, dan langsung ke Jakarta.
8 April 1830 sampai di Jakarta dan ditawan di Stadhuis.
3 Mei 1830 diberangkatkan dengan kapal Pollux ke Manado dan ditawan di benteng Amsterdam.
1834 dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan.
8 Januari 1855 Diponegoro wafat dan dimakamkan di kampung Melayu Makassar.

*** Ensiklopedi Tokoh Indonesia (TokohIndonesia DotCom)

3. Adam Malik (1978 – 1983)

Si Kancil Pengubah Sejarah

Ia merupakan personifikasi utuh dari kedekatan antara diplomasi dan media massa. Jangan kaget, kalau pria otodidak yang secara formal hanya tamatan SD (HIS) ini pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York dan merupakan salah satu pendiri LKBN Antara. Kemahirannya memadukan diplomasi dan media massa menghantarkannya menimba berbagai pengalaman sebagai duta besar, menteri, Ketua DPR hingga menjadi wakil presiden.

Sang wartawan, politisi, dan diplomat kawakan, putera bangsa berdarah Batak bermarga Batubara, ini juga dikenal sebagai salah satu pelaku dan pengubah sejarah yang berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia hingga proses pengisian kemerdekaan dalam dua rezim pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Pria cerdik berpostur kecil yang dijuluki si kancil” ini dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatra Utara, 22 Juli 1917 dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Semenjak kecil ia gemar menonton film koboi, membaca, dan fotografi. Setelah lulus HIS, sang ayah menyuruhnya memimpin toko Murah, di seberang bioskop Deli. Di sela-sela kesibukan barunya itu, ia banyak membaca berbagai buku yang memperkaya pengetahuan dan wawasannya.

Ketika usianya masih belasan tahun, ia pernah ditahan polisi Dinas Intel Politik di Sipirok 1934 dan dihukum dua bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Adam Malik pada usia 17 tahun telah menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar (1934- 1935) untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik merantau ke Jakarta.

Pada usia 20 tahun, Adam Malik bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna, memelopori berdirinya kantor berita Antara tahun 1937 berkantor di JI. Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo.

Di zaman Jepang, Adam Malik aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik pernah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen.

Akhir tahun lima puluhan, atas penunjukan Soekarno, Adam Malik masuk ke pemerintahan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya, Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962. Selesai perjuangan Irian Barat (Irian Jaya), Adam Malik memegang jabatan Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin (1965). Pada masa semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra-revolusi.

Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru Soeharto-Sultan-Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba, yang menentang masuknya modal asing. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Golkar. Sejak 1966 sampai 1977 ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II / Menlu ad Interim dan Menlu RI.

Sebagai Menlu dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk rescheduling utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama Menlu negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967. Ia bahkan dipercaya menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi badan dunia itu. Tahun 1977, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kemudian tiga bulan berikutnya, dalam Sidang Umum MPR Maret 1978 terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-3 menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang secara tiba-tiba menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi.

Beberapa tahun setelah menjabat wakil presiden, ia merasa kurang dapat berperan banyak. Maklum, ia seorang yang terbiasa lincah dan aktif tiba-tiba hanya berperan sesekali meresmikan proyek dan membuka seminar. Kemudian dalam beberapa kesempatan ia mengungkapkan kegalauan hatinya tentang feodalisme yang dianut pemimpin nasional. Ia menganalogikannya seperti tuan-tuan kebon.

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, ia seing mengatakan ‘semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tapi perkataan ‘semua bisa diatur’ itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini ‘semua bisa di atur’ dengan uang.

Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, H.Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan.

dari berbagai sumber.

4. Umar Wirahadikusumah  (1983 – 1988)

Banyak Bekerja dan Sedikit Bicara

Mantan Wakil Presiden RI ke-4 (1983-1988) Umar Wirahadikusumah menghembuskan napas terakhir, sekitar pukul 07.53 WIB, Jumat 21 Maret 2003 di Rumah Sakit Pusat TNI-AD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, setelah sempat mendapat perawatan intensif selama dua pekan. Ia seorang putera terbaik bangsa yang jujur, rendah hati, taat pada aturan main dan lebih banyak bekerja daripada berbicara. Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ini juga dinilai relatif bersih dari KKN. Ia juga orang yang legowo, tidak ambisius, menerima apa adanya.

Mantan Pangkostrad kelahiran Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924, yang wafat pada usia 79 tahun, ini meninggalkan seorang istri, Ny Karlinah Djaja Atmadja, yang dinikahinya 2 Februari 1957, dan dua orang anak, Rini Ariani dan Nila Shanti, serta enam orang cucu. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat petang pukul 16.00, dengan upacara militer yang dipimpin mantan Wapres Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan komandan upacara Kolonel Tisna Komara (Asisten Intelijen Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat/Kostrad).

Ia menderita penyakit jantung selama 13 tahun dan telah menjalani operasi by pass jantung tahun 1989 di Herz Und Diabetes Zentrum di Badoeyhausen, Jerman. Setelah operasi jantung tersebut, kesehatan almarhum cukup baik, bahkan tetap bisa berolahraga golf. Namun sejak September 2002, jantung mantan Pangdam V Jakarta Raya (1960-1966) ini kembali mengalami gangguan dan harus menjalani perawatan lagi di Jerman.

Sepulang dari perawatan di Jerman, ia terus menjalani home care karena daya pompa jantungnya telah sangat melemah dan adanya bendungan pada paru sehingga mengakibatkan sesak napas. Sejak 5 Maret 2003, ia dirawat di paviliun Kartika RSPAD, sejak 8 Maret 2003, mendapat perawatan di ruang ICU, hingga akhirnya wafat.

Setelah dimandikan di rumah duka RSPAD, sekitar pukul 12.00 WIB, jenazahnya diusung ke Mesjid Istiqlal untuk disembahyangkan. Kemudian, epat pukul 13.00, tiba di rumah kediaman Jl Teuku Umar No.61, Jakarta Pusat untuk disemayamkan. Beberapa tokoh melawat di antaranya mantan Presiden Soeharto, Presiden Megawati Soekarnoputri, Wapres Hamzah Haz, mantan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Mantan Wakil Presiden (Wapres) Sudharmono, Menko Kesra Jusuf Kalla, KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, KSAL Laksamana Bernard Kent Sondakh, Kepala Polri Jenderal (Pol) Dai Bachtiar, Pangkostrad Letjen Bibit Waluyo, Pangdam Jaya Mayjen Djoko Santoso, dan Kepala BIN Hendropriyono.

Upacara pelepasan jenazah di rumah duka dipimpin oleh KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu dengan komandan upacara Kolonel M Nizam (Asisten Perencanaan Kostrad).

Bekerja
Penerima beberapa penghargaan (bintang jasa) ini dikenal sebagai sosok pejabat yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Ia juga seorang yang sangat taat pada aturan. Ia tidak suka melihat staf atau pejabat lain yang tidak menaati peraturan. Ia juga orang yang rendah hati dan tak mau menonjol-nonjolkan diri. Ia bukan orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu atau jabatan.

Ketika ia dipilih menjadi Wakil Presiden (1983-1988), banyak kalangan tidak menduga sebelumnya. Tapi sosoknya yang tidak ambisius rupanya telah menempatkannya memperoleh kepercayaan dari Presiden Soeharto ketika itu. Saat ia digantikan Sudharmono sebagai Wakil Presiden, tak sedikit pun tampak rasa kecewa dalam penampilannya. Ia orang yang legowo.

Ia juga orang yang relatif bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Maka ketika pemerintahan Orde Baru berakhir, dimana banyak pejabatnya disorot karena diduga terlibat KKN dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, ia tidak pernah diusik. Sebab ia tergolong yang relatif bersih di antara banyaknya pejabat yang diduga bergelimang KKN.

Putera kelima dari pasangan Raden Rangga Wirahadikusumah (Wedana Ciawi, Tasikmalaya) dan Raden Ratnaningrum (putri Patih Demang Kartamenda di Bandung), ini memperoleh pendidikan di Eropesche Lagere School (1935-1942)
MULO (1942-1945), SMA (1955-1957) dan Universitas Padjadjaran (1957).

Memulai pendidikan kemiliteran pada zaman Jepang. Ia mengikuti latihan pemuda Seinendojo (Sunen Dancho) Tangerang (1943), lalu masuk latihan perwira (Shoodanchoo) Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor (1944). Kemudian pendidikan Chandra Muka (1951), SSK AD (1955) hingga Sus Jenderal (1966).

Perjalanan karirnya dimulai sebagai Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Cicalengka, Jawa Barat (1945). Pada masa awal Revolusi itu, sejumlah pemuda Sunda bergabung masuk tentara. Sebagian dari mereka berasal dari keluarga bangsawan, di antaranya Umar Wirahadikusumah (zoon van de Wedana van Ciawi Tasikmalaya). Ia masuk tentara atas kesadarannya sendiri untuk membela tanah air.

Anak bangsawan yang sudah berpendidikan formal MULO (SMP) mendirikan TKR di Cicalengka taanggal 1 September 1945. Kemudian menjadi Wakas Res. X Tasikmalaya (1946) dengan pangkat kapten. Lalu menjadi Ajudan Panglima Kodam (Pangdam) VI Siliwangi (yang ketika itu dijabat AH Nasution). Setelah itu menjadi Dirlat di Garut (1947) serta Komandan Batalyon (Danyon) 1-U/III Cirebon (1947). Kemudian dipercaya menjabat Danyon IV/Be XIII Solo (1949), Komandan Komando Militer Kota (Dan KMK) Cirebon, Kas Ur Ex Knil Div Siliwangi (1950), Ka Su-II Div. Siliwangi (1951), Kas Brigif-L Cirebon (1952), Dan Res XI/Cop Sektor A-1 (1952-l953) dan lnspektur Jenderal (Irjen) T & TIll (1953-1954).

Ia pun sempat menjadi Pengganti Sementara (Pgs) Su.2 TT III (1954-1957) sebelum menjabat Dan Men 10-Dan RTP Sibolga dengan pangkat Letkol (1957). Dari Sibolga, ia dipromosikan menjabat Komandan Komando Militer Kota Besar (Dan KMKB) Jakarta Raya (1959). Lalu menjadi Pejabat (Ps) Pangdam V/Jaya-I (1960) sampai menjadi Pangdam V/Jaya-1 (1961-l965) dengan pangkat kolonel kemudian Brigjen. Pada saat menjabat Pangdam V/Jaya ini ia ikut menumpas G-30-S/PKI.

Selain penumpasan G-30-S/PKI, ia juga banyak terlibat dalam operasi militer, mulai dari perlucutan senjata Jepang di Cicalengka/Tasikmalaya (l945), Kerusuhan “Merah” di daerah Cirebon, Breber dan Tegal (1946-1947), Clash I (1947-l948), dan Wehr Kreise II/Daerah Gerilya III Kuningan Barat sebagai Komandan Batalyon I Brigade Cirebon (1947 -l948).

Ia juga ikut dalam operasi penghancuran pasukan Sutan Akbar Ciniru/Kuningan (1947), penumpasan Peristiwa Madiun sebagai Komandan Batalyon IV dengan pangkat mayor (l948-l950), Clash II sebagal Komandan Ko Troepen Long Mars Solo-Tasikmalaya Barat-Clamis Utara (1948-1950), penumpasan Darul Islam (Dl) Jawa Barat (1950-1952), dan penumpasan PRRI di Tapanuli (1958).

Kehandalannya mendukung Panglima Kostrad Mayjen Soeharto menumpas PKI, ia pun dipercaya menjabat Panglima Komando Strategi Tjadangan Angkatan Darat (Pangkostrad) (1965-l967) menggantikan Mayjen Soeharto sendiri. Beberapa bulan kemudian diangkat menjadi Pangkolaga (1966). Lalu menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat (Wapangad) (1967-1969). Karir militernya berpuncak sebagai Kepala Staf AD (Desember 1969-AprII1973). Setelah itu, ia menjabat Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) selama 10 tahun (1973-l983). Kemudian ia terpilih menjabat Wakil Presiden RI (1983-1988) mendampingi Presiden Soeharto.

Umar seorang prajurit pejuang yang taat beragama. Ia selalu tertib melakukan shalat liwa waktu. Ketika menjabat wakil presiden, pada setiap bulan Ramadhan, dia selalu mengadakan shalat tarawih di Istana Wakil Presiden. Ia juga orang yang tidak suka kemewahan dan berfoya-foya. Ia orang yang sederhana.

Saat awal menjabat wapres, ia dan keluarganya enggan meninggalkan rumah pribadinya di Jalan Agus Salim yang sederhana untuk pindah ke rumah dinas yang sudah disiapkan. Sebenarnya ia lebih senang tinggal di rumah yang mungil dan sederhana itu. Namun, karena jabatannya, dan setelah melalui perdebatan yang sedikit alot, akhirnya ia bersedia pindah ke rumah dinas dan menggunakan mobil dinas wapres yang disediakan Sekretariat Negara.

Ia satu di antara sedikit pejabat yang berkeinginan memberantas korupsi di negeri ini. Semasa kondisi kesehatannya masih baik, ia sering main tenis, golf dan jalan kaki di waktu pagi di pekarangan rumahnya bersama istrinya. Kini, ia telah pergi, dengan meninggalkan kenangan baik bagi bangsanya.

5. Sudharmono (1988 – 1993)

Bersama Pak Harto Sampai Akhir

Letnan Jenderal (Purn) Sudharmono SH, Wakil Presiden Kabinet Pembangunan V (11 Maret 1988-11 Maret 1993), meninggal dunia di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC), Kuningan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2006 pukul 19.40. Tokoh kelahiran Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927 yang menjabat Menteri Sekretaris Negara tiga kali berturut-turut (1978-1988), itu meninggal akibat infeksi paru dan komplikasi penyakit lain.

Dia menderita infeksi paru, disusul sejumlah komplikasi. Sebelumnya jenderal pekerja keras itu beberapa lama dirawat di Singapura. Setahun sebelumnya juga menjalani perawatan di Jepang. Saat itu, almarhum dinyatakan mengalami gejala parkinson.

Saat-saat terakhir di unit perawatan intensif RS MMC, Ny Emma Norma Sudharmono, dengan kursi roda, bersama seluruh anggota keluarga menungguinya. Kemudian  jenazah disemayamkan di kediaman Jalan Senopati 44B. Sejumlah tokoh datang melayat, di antaranya mantan Persiden Soeharto.

Menurut Zaenal Abidin, sekretaris pribadi Pak Dhar, keluarga menghendaki almarhum dimakamkan sebelum (shalat) dzuhur atau sekitar pukul 10.00, Kamis 26 Januari 2006. Direncanakan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman.

Setelah tidak aktif di pemerintahan, Sudharmono selalu setia bekerja bersama Pak Harto. Dia dipercaya mengordinir tujuh yayasan yang didirikan Pak Harto, yakni Dharmais, Supersemar, Dakap, Damandiri, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Gotong Royong, dan Trikora.

Bangkit Bersama Pak Harto

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-5 periode 1988-1993, ini cukup lama mendampingi Presiden Soeharto saat berkuasa sampai sesudah lengser, baik sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara dan Wakil Presiden maupun  Koordinator Yayasan-yayasan yang didirikan Pak Harto. Pak Dar, panggilan akrabnya, terpilih menjadi Wapres setelah berhasil memimpin DPP Golkar dengan kemenangan mutlak pada Pemilu 1987.

Pria bertubuh ceking dan enerjik ini, masih tampak bugar pada usia tuanya. Lulusan Akademi Hukum Militer (1956) kelahiran Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927, masih aktif mengorganisir kegiatan yayasan-yayasan yang didirikan Pak Harto. Sejak muda, di tengah kesibukannya, dia gemar berolahraga, telah menjadi salah satu penyebab kebugarannya.

Pada periodenya sebagai Wapres, dia membentuk Tromol Pos 5000 sebagai sarana pengawasan masyarakat. Selain itu dia memulai kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke tiap Propinsi, serta ke Departemen, Kantor Negara dan Lembaga Departemen Non Pemerintah. Pada periode ini juga Rapat Koordinasi Pengawasan diselenggarakan setiap tahun.

Saat pemilihan Wakil Presiden pada Sidang Umum MPR Maret  1988, sempat terjadi ketegangan antara yang menjagokan Sudharmono dan Try Sutrisno. Sudharmono yang saat itu menjabat Mensesneg merangkap Ketua Umum DPP Golkar dijagokan Golongan Karya unsur sipil (jalur G) dan birokarasi (jalur B). Sementara Jenderal TNI  Try yang menjabat Panglima  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab), dijagokan Golongan Karya unsur militer  (jalur A) yang dimotori Menkopolkam LB Moerdani.

Masing-masing, punya kepentingan dalam kancah politik nasional. Puncaknya, Sudharmono malah dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, tuduhan itu ditepis. Presiden Soeharto akhirnya menunjuk Sudharmono untuk dipilih MPR jadi wakil presiden.

Saat itu, orang-orang yang dianggap “tak bersih lingkungan” di instansi pemerintahan diberhentikan. Ibarat epidemi, orang-orang media pun tak luput dari serangan. Harmoko, menteri penerangan ketika itu, gencar mengampanyekan “bersih diri” dan “bersih lingkungan.” Pernyataan resminya dikutip koran-koran, “Ada PKI dalam tubuh pers kita.” Momok komunisme terus dihidupkan.

Terpilihnya Sudharmono jadi Wakil Presiden tak terlepas dari keberhasilannya memimpin DPP Golongan Karya. Pada periode kepemimpinannya, Golkar makin mendominasi (mayoritas mutlak) politik Indonesia dengan meraih suara 72 persen pada Pemilu 1997.

Sudharmono terpilih menjadi ketua Umum DPP Golkar periode 1983-1988 pada Musyawarah Nasional III Golongan Karya (Golkar), Oktober 1983. Dia menggantikan Amir Moertono.

Tak salah bila disebut bahwa dia orang kepercayaan Pak Harto. Sangat lama dia mendampingi Presiden Soeharto. Jabatan sekretaris negara, yang kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara, dipercayakan padanya sejak 1970 hingga tahun 1988, sampai menjadi Wakil Presiden.

Dia benar-benar bangkit sejak kebangkitan Orde Baru. Tuduhan keterlibatannya dalam organisasi PKI, dinilai beberapa pihak tak beralasan. Sebab, konon pada 12 Maret 1966, sehari setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1988, bahwa Sudharmono yang ketika itu mengetuai Tim Operasionil Pusat Gabungan-V Komando Operasi Tertinggi (Koti) bahkan memerintahkan pengetikan naskah yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang.

Sebagai militer, suami dari Emma Norma dan ayah tiga anak, ini memulai kiprahnya sejak zaman Perang Kemerdekaan, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia bergabung dengan Divisi Ronggolawe berpangkat kapten. Seusai perang, Pak Dhar menimba ilmu di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), hingga meraih gelar Sarjana Hukum. Setelah itu, dia sempat bertugas sebagai jaksa tentara.  ?e-ti/crs, dari berbagai sumber

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

6. Try Sutrisno (1993 – 1998):

Sang Negarawan Berpendirian Teguh

Mantan Wakil Presiden ini dikenal sebagai seorang negarawan yang jujur, bersahaja, loyal, berdedikasi tinggi dan berpendirian teguh. Putra terbaik bangsa ini bukanlah seorang yang haus jabatan (ambisius) yang mau menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan tertentu. Mantan Panglima ABRI dan Ajudan Presiden Soeharto ini terbilang loyal kepada atasan namun selalu teguh pada pendirian. Ia selalu bijak dan bajik mengambil posisi sesuai batas-batas kepantasan tanggung jawabnya.

Kendati ia begitu loyal dan dekat dengan Pak Harto, baik sebagai ajudan dan Panglima ABRI (TNI) maupun sebagai Wakil Presiden, ia tetap bisa menjaga posisi. Seperti, tidak ikut dalam berbagai yayasan yang didirikan Pak Harto. Ia juga bisa menjaga jarak dengan para konglomerat yang dikenal dekat dengan penguasa ketika itu.

Maka tak heran ketika pencalonannya sebagai wakil presiden oleh Fraksi ABRI, Preisden Soeharto disebut-sebut kurang menyetujuinya dan merasa di-fait accompli. Namun walaupun begitu, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai Wapres dengan penuh dedikasi dan loyalitas.

Kemudian, pada periode berikutnya, 1997, banyak pengusaha dan profesional yang menghendakinya tetap menjadi wakil presiden yang suatu ketika dapat menggantikan Pak Harto sebagai Presiden. Namun Pak Harto dan Golongan Karya yang telah didominasi kalangan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) lebih memilih BJ Habibie. Ketika hal ini diisyaratkan bahwa wakil presiden harus menguasai teknologi, yang mengarah kepada BJ Habibie, pasar langsung bereaksi negatif yang membuat nilai rupiah makin merosot tajam hingga mencapai Rp17.000 per 1 US dollar.

Namun Pak Harto tak merespon keinginan pasar tersebut dan tetap memilih BJ Habibie menjadi wakil presiden yang kemudian bersama 14 menteri mempraktekkan ungkapan politik bahwa tidak ada persahabatan yang abadi tetapi kepentinganlah yang abadi.

Tidak demikian dengan Pak Try. Kendati Pak Harto lebih memilih BJ Habibie menjadi Wakil Presiden Kabinet Pembangunan VII, Try Sutrisno tetap membina hubungan baik dengan Pak Harto. Bahkan ketika Pak Harto ‘ditinggalkan’ BJ Habibie dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII yang mendorong Pak Harto memilih mengundurkan diri (lengser), Try Sutrisno tetap menghormati Pak Harto. Ia seorang dari sedikit pejabat Orde Baru yang tetap memberi dorongan moril dengan mengunjungi Pak Harto setelah lengser.

Padahal ketika itu, pasar masih menghendekakinya untuk tampil sebagai calon presiden. Dan ketika itu orang menduga-duga maksud keterlibatannya di Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) adalah dalam rangka pencalonannya menjadi presiden. Tetapi ia langsung menjawab bahwa ia tidak perlu dicalonkan menjadi presiden karena merasa sudah terlalu tua untuk itu.

Baginya ladang pengabdian tidak harus selalu ada di puncak kekuasaan. Melainkan sebagai seorang putera bangsa prajurit pejuang, ia bertekad mengabdi sepanjang hayat dalam berbagai bidang. Try Sutrisno, Purnawirawan Jenderal TNI AD yang menjadi Wakil Presiden masa pemerintahan Soeharto pada Kabinet Pembangunan VI, ini setelah pensiun dari berbagai tugas yang dibebankan negara, masih bergelut dan memimpin beberapa organisasi seperti, Pepabri, Lembaga Persahabatan Indonesia-Malaysia (PRIMA), pembina perkumpulan keagamaan “Spiritual Journeyff”, penasehat Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman yang bergerak di bidang pendidikan, yang membawahi UPN, Veteran dan SMU Taruna Nusantara.

Dan sejak bergulirnya reformasi, dikenal juga sebagai salah seorang Penasehat dan Sesepuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dalam menuangkan sumbangan pemikiran dan aspirasinya bagi bangsa dan negara, ia pun aktif dalam “Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya”.

Pesuruh dan Pengasong
Mantan Pangdam Jaya kelahiran Surabaya, 15 November 1935, ini berasal dari keluarga sederhana. Subandi, ayahnya bekerja sebagai pengemudi mobil Ambulance PGD/DKK (Dinas Kesehatan Kota), dan Mardhiyah ibundanya seorang ibu rumah tangga yang sangat tekun mengasuh putra/putrinya. Orang tuanya dikenal sebagai pasangan suami-isteri yang harmonis, jujur dan berdisiplin serta menerapkan sistem pendidikan yang keras bernuansa agamis. Pendidikan yang kemudian tertanam kepada Try, putera ketiga mereka dan saudara-saudaranya.

Lahir sebelum kemerdekaan dan melewati masa remajanya pada saat revolusi, membuat masa kecil Try boleh dikatakan cukup keras. Perang dan mengungsi menjadi satu sejarah yang tak terpisahkan dalam kehidupannya. Ketika Pasukan Sekutu, yang di dalamnya termasuk tentara Belanda mendarat dan menduduki kota Surabaya antara tahun 1946-1948, para Pejuang Republik melakukan perlawanan yang gigih dan gagah berani.

Namun karena kekuatan Pasukan Sekutu dengan Pasukan Pejuang tidak seimbang, akhirnya para pejuang menarik diri dan menyiapkan perang berlarut dengan menggunakan strategi dan taktik perang gerilya bersama seluruh rakyat. Dalam situasi seperti itu, masyarakat kota Surabaya, termasuk keluarga Try, akhirnya harus mengungsi ke luar kota. Keluarganya ketika itu mengungsi ke Mojokerto. Pak Subandi, sang ayah kemudian selama mengungsi bergabung di Bagian Kesehatan Batalyon Poncowati di Purwoasri, Kediri.

Try yang baru berusia 11 tahun waktu itu, terpaksa sekolah terhenti, karena harus mencari nafkah untuk meringankan beban hidup keluarga dengan menjual air minum, kemudian menjual koran, dan akhirnya menjadi penjual rokok di stasiun Mojokerto.

Dua tahun dalam pengungsian, tepatnya pada tahun 1948, bertepatan dengan usianya yang baru 13 tahun, ia diangkat sebagai Tobang (pesuruh) di Batalyon Poncowati, kemudian menjadi kurir sekaligus sebagai anggota PD (Penyelidik Dalam) dengan tugas mencari informasi ke daerah pendudukan Belanda dan kemudian menyampaikannya kepada para pejuang Republik, sembari membawa perbekalan dan obat-obatan.

Keadaan mulai tenang sehubungan setelah adanya pengakuan kedaulatan yakni pada tahun 1949, keluarganya kembali ke Surabaya. Try kemudian melanjutkan sekolahnya yang sempat terhenti sekitar 3 tahun ke Perguruan Taman Siswa, sekolahnya sebelumnya pada zaman Jepang, sambil membantu kakaknya berjualan ayam di pasar Genteng. Demikian juga dengan ayahnya, kembali bekerja di Dinas Kesehatan Kota. Tidak berdinas di lingkungan Tentara/TNI lagi sebagaimana masa pengungsian. Sang ayah akhirnya pensiun sebagai Pegawai Negeri dari Dinas Kesehatan Kota pada tahun 1953.

Tempaan masa perang yang keras dan sarat dengan tantangan inilah, yang dikemudian hari membentuk watak dan mental kepejuangan Try Sutrisno yang teguh, tegar, dan penuh semangat dalam menghadapi setiap permasalahan. Demikian pula menempah sifat dalam jiwanya sehingga selalu sederhana dalam segala hal, tidak mudah terhanyut oleh arus trend masanya, tidak mudah tergiur dan terseret oleh iming-iming yang bersifat keduniawian, serta senantiasa berpegang pada prinsip kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Sifatnya yang sejak kecil selalu baik, jujur, setia, dan suka menolong orang yang dalam kesulitan, itu membuat kawan-kawannya selalu menyenangi dan menyeganinya. Dan karena kesetiaannya dalam berteman, membuat teman-temannya selalu menjadikannya sebagai pemimpin kelompoknya.

Olahraga yang disenanginya, terutama sejak SMP adalah bersepeda, pencak silat, angkat besi dan renang. Dari olahraga angkat besi sudah ditekuninya dengan serius sejak SMP, membuat bentuk tubuhnya atletis bagai huruf “V”. Bentuk bahu dan pundaknya yang kekar mengembang dengan otot-otot yang keras menonjol seperti yang terlihat sampai hari tuanya itu merupakan hasil dari kegemarannya pada olahraga angkat besi tersebut.

Setamat dari SMP II Surabaya, ia melanjut ke SMA II. Sekolahnya yang selalu terputus-putus dan tersendat-sendat terutama ketika di SR akibat suasana perang di masa itu, membuatnya tamat SMA tahun 1956, pada saat usianya sudah 21 tahun.

Ia disenangi oleh kawan-kawannya sejak si abngku SR, SMP dan SMA. Bukan saja karena pribadinya yang baik, jujur, setia dan dermawan, tetapi karena postur tubuhnya yang gagah dengan wajah bersih dan tampan bagai Elvis Presley. Tak heran bila banyak di antara teman-teman wanita di sekolahnya, baik sewaktu masih di SMP maupun di SMA, yang secara diam-diam maupun terang-terangan sebagaimana umumnya remaja, menaruh rasa simpati dan bahkan tak sedikit yang jatuh hati kepadanya.

Masuk Tentara
Selepas dari SMA (1956), Try yang sejak semula sangat ingin menjadi tentara, serta ingin mengabdikan segenap jiwa raganya kepada nusa dan bangsa, tertarik untuk mendaftarkan diri dan mengikuti test masuk Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad). Setelah melewati test akademi yang dilaksanakan di Surabaya, Try dinyatakan lulus. Tapi kemudian dalam test kesehatan yang dilaksanakan di Malang, ia dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun atas perhatian dan perintah dari Jenderal GPH Djuatikusumo ia mendapatkan panggilan kembali. Bersama yang lainnya ia kemudian dikirim ke Bandung untuk mengikuti Phsychotest. Akhirnya Try dinyatakan diterima sebagai Taruna Akademi Genie yang kemudian berubah nama menjadi Atekad.

Di Atekad, Try mengikuti pendidikan pada Cabang Zeni. Ketika berpangkat Kopral Taruna, Try ditugaskan ke Aceh. Kemudian pada saat menjadi Sersan Taruna, dia bersama teman-temannya sempat dikirim ke daerah Operasi Penumpasan Pemberontakan PRRI/Permesta di daerah Sumbar. Mayjen TNI GPH Djatikusumo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Zeni Angkatan Darat (Dirziad) sengaja mengirimkan para taruna ke daerah operasi yang sebenarnya, agar mereka memiliki bekal pengalaman nyata pada pelaksanaan tugasnya kelak, pengalaman yang tak mungkin didapatkan di Lembaga Pendidikan.

Perjalanan Karir
Lulus dari Atekad di tahun 1959, dengan pangkat Letda Czi, ia ditugaskan pertama kali di Kodam IV /Sriwijaya sebagai Dan Ton Zipur. Kemudian pada tahun 1962 ditugaskan pada Yon Zikon Komando Mandala di Kendari. Seusai tugas Mandala, ia yang waktu itu sudah berpangkat Lettu Czi kembali ke satuan Induknya Kodam IV/Sriwijaya sebagai Dan Kima Yon Zikon-2/Dam IV SWJ. Pada tahun 1962 Lettu Try mengikuti pendidikan MOS Pazikon. Dan tahun 1964 ia mengikuti Latihan Dasar Para.

Tahun 1965 ia pindah ke Jakarta sebagai Dan Ki Dump Truck. Setelah lulus mengikuti pendidikan Kupaltu di tahun 1965, ia dilantik menjadi Kapten pada 1 Januari 1966 dan diangkat menjadi Dan Ki I/Dump Truck, kemudian menjadi Wadan Denma Ditziad. Pada tahun 1967 Kapten Try Sutrisno ini sempat mengikuti Latihan MOS Amfibi. Kemudian dari Ditziad tahun 1968, ia dipindahtugaskan ke Bandung sebagai Wadan Yonzipur-9/Para. Tahun itu pula ia mengikuti tugas belajar di Suslapa Zeni.

Pada tahun 1970 naik pangkat menjadi Mayor Czi, dan dipercaya memimpin Yonzipur/Amfibi di Pasuruan. Tahun 1972 seusai mengikuti pendidikan Seskoad, ia naik pangkat menjadi Letkol Czi dan pindah ke Mabesad Jakarta sebagai Karo Binlatsat Staf Operasi TNI AD. Pada tahun 1977 ia dikirim ke Bandung untuk mengikuti pendidikan Seskogab ABRI.

***
Di tengah kesibukannya itu, ia tidak pernah melupakan kekasih hatinya, Tuti Sutiawati seorang mojang Bandung, puteri pertama dari pasangan Sukarna – Hj. Hasanah. Pak Sukarna ini adalah seorang guru yang dikenal jujur, cakap dan berdisiplin, yang hingga akhir hayatnya sepenuhnya mengabdikan diri di lingkungan pendidikan.

Pada tanggal 5 Februari 1961, Try resmi menikah dengan Tuti Sutiawati dan kemudian telah melahirkan baginya 4 orang putera dan 3 orang puteri. Dalam mendidik keluarganya, Try selalu bertolak pada pola hidup sederhana, berdisiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai aturan hukum, tradisi budaya dan syariat agama. Pasangan suami-isteri ini dikenal sangat harmonis dan bersahaja.

Dari 4 orang puteranya, seorang mengabdikan diri sebagai anggota Polri, dan yang seorang lagi mengabdikan diri sebagai anggota TNI AD mengikuti jejaknya. Sementara puteri sulungnya yang berprofesi sebagai dokter gigi, bersuamikan seorang anggota TNI AD juga, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, yang menjabat Kasad pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

***
Kesempatan yang langka akhirnya diperoleh pada saat ia berpangkat Letkol. Pada tahun 1974 ia ditugaskan menjadi Ajudan Presiden RI, Soeharto ketika itu. Selang dua tahun, ia naik pangkat menjadi Kolonel Czi. Banyak pengalaman berharga yang berhasil dia timba selama dirinya bertugas sebagai Ajudan Presiden. Ia mengetahui tentang aturan protokoler, etiket kalangan atas, pergaulan dengan para pejabat tinggi negara, sistem pengamanan VVIP, sistem administrasi level puncak, mekanisme pengambilan keputusan dalam berbagai masalah kenegaraan, kesibukan tugas seorang Kepala Negara, bagaimana cara Pejabat Tinggi membagi waktu, sikap Pemimpin Negara dalam menghadapi situasi kritis, tingginya semangat juang dan tanggung jawab seorang Pemimpin dalam mengemban amanah kepemimpinannya, dan lain-lain.

Dua tahun sesudah menyandang pangkat Kolonel, tepatnya pada tahun 1978, ia ditugaskan menjabat sebagai Kasdam XVI/Udayana yang bermarkas di Denpasar, mendampingi Mayjen TNI Dading Kalbuadi yang kala itu menjabat Pangdam.

Setahun kemudian yakni tahun 1979, ketika masih menjabat sebagai Kasdam XVI/Udayana, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigjen TNI, dan tak lama kemudian diangkat menjadi Pangdam IV/Sriwijaya. Pada saat menjabat Pangdam IV/Swj itu ia melaksanakan Operasi Ganeca, yakni sebuah operasi lingkungan hidup berupa pengembalian gajah-gajah ke habitatnya. Selain itu, ia yang sekaligus bertindak selaku Laksusda Sumatera Selatan, juga giat menjalankan operasi pemberantasan penyelundupan timah, dan pemberantasan kriminalitas yang amat meresahkan masyarakat setempat pada masa itu. Dan pada saat menjabat Pangdam itu pulalah yakni pada tahun 1980, ia diangkat menjadi Anggota MPR RI Utusan Daerah Sumatera Selatan.

Kemduian, pada 1 Desember 1982, ia diangkat menjadi Pangdam V/Jaya hingga tahun 1985 dan pangkatnya juga naik menjadi Mayjen TNI. Di masa pengabdiannya memimpin Kodam V/Jaya inilah Try dihadapkan dengan beberapa peristiwa gangguan kemanan ibu kota yang cukup menyita perhatian. Di antaranya, yaitu peristiwa terbakarnya Toserba Sarinah, peristiwa Tanjung Priok, dan peristiwa peledakan bom di sebuah Kantor Cabang Bank BCA.

Agustus 1985 pangkatnya dinaikkan lagi menjadi Letjen TNI sekaligus diangkat menjabat Wakasad mendampingi Kasad. Jenderal TNI Rudhini ketika itu. Dan pada tahun itu juga, dirinya dipercaya memimpin organisasi olahraga bulutangkis PB. PBSI, yang merupakan cabang olahraga idola masyarakat. Pada masa jabatannya di organisasi tersebut, ia banyak mengadakan penyegaran di tubuh PB. PBSI yang saat itu sedang mengalami krisis pemain dan krisis prestasi.

Ia bersama Pengurus Pusat bekerjasama dengan seluruh Pengurus Daerah membuat Program Pembinaan PBSI jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ia juga merintis berdirinya Pelatda-Pelatda dan Pelatnas serta mendirikan Yayasan PBSI sebagai wadah pembibitan kader pemain di daerah-daerah dan pusat.

Hasil dari pembinaannya selama dua periode itu beberapa tahun kemudian langsung terlihat, dan puncaknya adalah diraihnya 2 (dua) medali emas, 2 (dua) medali perak dan 1 (satu) medali perunggu pada event Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ia memimpin PB. PBSI selama dua periode yakni dari tahun 1985 hingga tahun 1993, dan kemudian digantikan oleh Letjen TNI Suryadi.

Tak lama menjabat sebagai Wakasad, pada bulan Juni tahun 1986 atau sepuluh bulan sejak diangkat menjadi Wakasad, ia pun kemudian diangkat menjadi Kasad menggantikan Jenderal TNI Rudhini.

Selama menjadi Kasad, yang hanya sekitar satu setengah tahun, Try mengakui tak sempat berbuat banyak dalam membina TNI AD. Ia dengan jujur mengatakan hanya bisa melakukan beberapa pembenahan terbatas di bidang pembinaan personil (terutama pendidikan dan latihan serta pembinaan karier) dan pembinaan material (terutama penataan persenjataan satuan tempur dan asrama prajurit), karena pada awal tahun 1988 ia dipromosikan menjadi Pangab menggantikan Jenderal TNI LB. Moerdani. Namun walaupun begitu ia masih sempat merintis berdirinya Badan TWP TNI AD (Tabungan Wajib Perumahan TNI AD), yang bertujuan membantu para prajurit TNI AD dan PNS TNI AD dalam pengadaan rumah murah yang terjangkau oleh kemampuan mereka, dengan dilandasi oleh semangat gotong royong seluruh warga TNI AD.

Jenderal TNI Try Sutrisno memimpin ABRI, sejak tahun 1988 hingga tahun 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan POLRI. Banyak peristiwa penting yang patut dicatat selama kepemimpinannya, seperti meletusnya kembali pemberontakan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) di Aceh pada pertengahan tahun 1989, menyusul dibubarkannya Kodam I/Iskandarmuda. GPK separatis Aceh tersebut merupakan kelanjutan (kambuhan) dari GPLHT (Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro) yang lahir pada tahun 1976 dan yang telah berhasil ditumpas pada tahun 1982.

Seiring dengan era keterbukaan yang merebak ke semua sendi kehidupan, GPK Aceh generasi 1989 ini semakin berkembang dengan adanya dukungan politik, militer, maupun logistik, dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dan dibantu serta dikendalikan dari luar negeri.

Pada tahun 1992 gerakan separatis ini berhasil diredam dan dilokalisasi, dan banyak dari anggotanya yang menyerahkan diri dan bersumpah untuk tetap setia kepada NKRI. Ini terjadi semasa Pangdam Bukit Barisan dijabat oleh Mayjen TNI Pramono. Bahkan pelaksanaan Pemilu 1992 di Aceh tersebut ketika itu bisa berlangsung dengan aman, tertib serta berjalan lancar di seluruh daerah. Perkembangan kondisi Aceh selanjutnya setelah Try tak lagi menjadi Pangab, memang menampakkan trend ancaman dengan eskalasi yang semakin meningkat, disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks.

Kemudian, selain gangguan keamanan di Aceh, pada awal tahun 1990 itu di Lampung juga terjadi Peristiwa Talangsari. Peristiwa ini terjadi karena adanya di sana sebuah gerakan perlawanan terhadap Pemerintah yang sah, yang berbau radikalisme dan fanatisme sempit aliran keagamaan.

Dan pada tahun 1991, terjadi juga Peristiwa Santa Cruz yang memakan banyak korban jiwa. Saat itu para anggota gerombolan GPK Timtim (Fretilin) turun ke kota melakukan provokasi kepada masyarakat, dengan melakukan demonstrasi secara brutal menentang integrasi, menyusul dibukanya daerah Timtim dengan dunia luar.

Dalam masalah keamanan dalam negeri saat itu, ia memfokuskan perhatiannya untuk memelihara kondisi stabilitas keamanan di tiga daerah rawan yakni, Aceh, Timtim, dan Irian Jaya. Sehingga ia dengan jajaran ABRI serta dengan dukungan seluruh rakyat, berhasil memelihara stabilitas keamanan di ketiga daerah tersebut dalam tingkat yang kondusif untuk menjalankan program pembangunan nasional, maupun dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Belakangan setelah tidak menjabat pimpinan militer lagi, ia mengaku, masih mempunyai dua ganjalan hati dan fikiran ketika meninggalkan jabatan tersebut. Kedua ganjalan hati Jenderal tampan yang terkenal ramah ini yang belum bisa direalisasikannya secara tuntas adalah: Pertama, keinginannya untuk melengkapi (mengganti) alat utama sistem persenjataan ABRI yang sebagian besar sudah sangat ketinggalan zaman; serta Kedua, keinginannya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan prajurit (makan, perlengkapan perorangan, dan perumahan).

Kedua hal tersebut tidak dapat dituntaskannya, disebabkan oleh alokasi anggaran pertahanan keamanan yang sangat minim, yang saat itu juga diakui dan bahkan menjadi keprihatinan para Anggota DPR (khususnya Komisi I).

Namun di tengah-tengah keterbatasan anggaran untuk ABRI, ia masih sempat melakukan penggantian sebagian kecil Alut Sista TNI AD yakni peluru kendali Rapier untuk pengamanan obyek vital Arun dan Bontang. Demikian pula penggantian Alut Sista TNI AL dengan beberapa kapal bekas pakai. Juga pembaruan terhadap beberapa Alut Sista TNI AU berupa pengadaan pesawat tempur F-16 dan pesawat latih kelas Charlie, walaupun pembayarannya dengan cara dicicil (multi year program). Sedangkan POLRI mendapatkan perhatian pada pengadaan peralatan khusus untuk keperluan penyidikan, serta perlengkapan untuk Satuan Reserse dan Satuan Lalu Lintas.

Wakil Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat masa bakti 1992 – 1997 melalui Sidang Umumnya pada tahun 1993, akhirnya memilih putra bangsa ini menjadi Wakil Presiden RI mendampingi HM. Soeharto, presiden terpilih saat itu. Adalah Fraksi ABRI MPR-RI yang lebih dahulu mencalonkannya, mendahului pilihan terbuka dari Presiden Soeharto ketika itu. Suatu hal yang tidak lazim pada era Orde Baru itu. Konon, Presiden Soeharto merasa di-fait accompli.

Dalam pidato pelantikannya, Try berjanji akan membantu tugas-tugas Presiden RI secara optimal sekuat kemampuannya, berdasarkan ketentuan konstitusi dan dengan mengindahkan pengarahan Bapak Presiden. Terpilihnya dirinya sebagai Wapres RI, disikapinya dengan sikap khudhu, tawadhu, dan tasyakur, menyadari bahwa semua itu tak akan terjadi tanpa izin Allah SWT. Dan sesuai dengan batas kewenangan dan tanggungjawabnya selaku Pembantu Presiden, fokus perhatian Try selama menjabat Wapres adalah pada bidang pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Selama lima tahun menjabat Wapres itu, isterinya, Ny. Tuti Sutiawati, aktif dalam kegiatan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan berbagai kegiatan sosial lainnya, khususnya yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Pada tahun 1998 tugasnya sebagai Wapres berakhir, dan kemudian digantikan oleh BJ. Habibie pada Sidang Umum MPR 1998.

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

7. Bacharuddin Jusuf Habibie (1998 – 1999):

Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.

Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini, harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya.

Setelah tamat SMA di bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung (Sekarang ITB). Beliau mendapat gelar Diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gekar Doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962, dan dikaruniai dua orang anak. Tahun 1967, menjadi Profesor kehormatan (Guru Besar) pada Institut Teknologi Bandung.

Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali, peraih penghargaan bergengsi Theodore van Karman Award, itu kembali dari “habitat”-nya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat Summa Cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia.

Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat refrendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato Pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman.

Biodata B.J. Habibie

Nama            : Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie
Lahir              : Pare-Pare, 25 Juni 1936
Agama           : Islam
Jabatan          : Presiden RI Ketiga (1998-1999)

Pendiri dan Ketua Dewan Pembina The Habibie Center
Istri      : dr. Hasri Ainun Habibie (Menikah 12 Mei 1962)
Anak    : Ilham Akbar dan Thareq Kemal
Cucu    : Empat orang
Ayah    : Alwi Abdul Jalil Habibie
Ibu       : R.A. Tuti Marini Puspowardoyo
Jumlah Saudara: Anak Keempat dari Delapan Bersaudara

Pendidikan :

  • ITB Bandung, tahun 1954
  • Rheinisch Westfalische Technische Hochscule (RWTH), Aachen, Jerman, dengan gelar Diplom-Ingenieur, predikat Cum laude pada Fakultas Mekanikal Engineering, Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang (1955-1960).
  • Rheinisch Westfalische Technische Hochscule (RWTH), Aachen, Jerman, dengan gelar doktor konstruksi pesawat terbang, predikat Summa Cum laude, pada Fakultas Mekanikal Engineering, Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang (1960-1965).
  • Menyampaikan pidato pengukuhan gelar profesor tentang konstruksi pesawat terbang di ITB Bandung, pada tahun 1977.


Pekerjaan :

  • Kepala Riset dan Pengembangan Analisis Struktur pada perusahaan Hamburger Flugzeugbau Gmbh, Hamburg, Jerman antara tahun 1965-1969.
  • Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Pesawat Komersial dan Angkut Militer MBB Gmbh, di Hamburg dan Munchen antara 1969-19973
  • Wakil Presiden dan Direktur Teknologi pada MBB Gmbh, Hamburg dan Munchen tahun 1973-1978
  • Penasehat Senior Teknologi pada Dewan Direksi MBB tahun 1978.
  • Pulang ke Indonesia dan memimpin Divisi Advanced Technology Pertamina, yang merupakan cikal bakal BPPT, tahun 1974-1978.
  • Penasehat Pemerintah Indonesia di Bidang Pengembangan Teknologi dan Pesawat Terbang, bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tahun 1974-1978.
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 1978-1998.
  • Wakil Presiden R.I. pada 11 Maret 1998-21 Mei 1998.
  • Presiden RI 21 Mei 1998-20 Oktober 1999.

Organisasi:
Pendiri dan Ketua Umum ICMI

Penghargaan:
Theodore van Karman Award
Sumber:
Dari berbagai sumber antara lain The Habibie Center dan Soeharto Center.com

8. Megawati Soekarnoputri (1999 – 2001):

Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Megawati, pada awalnya menikah dengan pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU, Surendro dan dikaruniai dua anak lelaki bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama.

Pada suatu tugas militer, tahun 1970, di kawasan Indonesia Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Derita tiada tara, sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun, derita itu tidak berkepanjangan, tiga tahun kemudian Mega menikah dengan pria bernama Taufik Kiemas, asal Ogan Komiring Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah bahagia, dengan dikaruniai seorang putri Puan Maharani. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Istana.

Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega — panggilan akrab para pendukungnya — tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara.

Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.

Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya, Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, belaiu pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka belaiu memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang silent operation, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.

Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Konggres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Hardjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta.

Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad cs, atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu.

Soerjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi, tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu, menundang empati dan simpati dari masyarakat luas.

Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya. Tetapi ternyata pada SU-MPR 1999, Mega kalah.

Tetapi, posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun, beliau gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi Presiden RI ke-6. (Dari Berbagai Sumber)

Biodata Megawati Sukarno Putri

Nama : Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri
Nama Lengkap : Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri
Lahir : Yogyakarta, 23 Januari 1947
Agama : Islam
Suami : Taufik Kiemas
Anak : 3 orang, (2 putra, 1 putri)

Karir :

  • Presiden Ke-5 RI (2001 – 2004)
  • Wakil Presiden RI (1999- 2001)
  • Anggota DPR/MPR RI (1999)
  • Anggota DPR/MPR RI (1987-1992)


Pendidikan :

  • SD s/d SMA Perguruan Cikini
  • Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran (1965-1967)
  • Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).

Organisasi :

  • Aktivis GMNI, 1965-1972
  • Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat
  • Ketua Umum DPP PDI, 1993-1998, Hasil Munas 1993, 22 Desember 1993-1998
  • Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, 1998-April 2000, Hasil Kongres 1998, Sanur, Bali, 8-10 Oktober 1998
  • Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, April 2000-2005, Hasil Kongres PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, April 2000
  • Peserta Konvensi Wanita Islam International di Pakistan, 1994

Penghargaan

  • Priyadarshni Award” dari lembaga Priyadarshni Academy, Mumbay, India, 19 September 1998
  • Doctor Honoris Causa dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang, 29 September 2001

Alamat Kantor:
Jalan Medan Merdeka Selatan No 6 Jakarta 1011

  • 9. Hamzah Haz (2001 – 2004):

    Tokoh Politik yang Akomodatif

    Ketua Umum DPP PPP ini akhirnya dideklarasikan sebagai calon presiden berpasangan dengan Agum Gumelar. Ia yang semua diproyeksikan menjadi Cawapres, akhirnya menjadi Capres untuk menjalankan mandat parpol. Dia mengaku memilih Agum karena menteri perhubungan itu nasionalis 24 karat, untuk mengimbangi unsur Islam yang melekat pada PPP. Duet yang terkesan mendadak ini, paling terakhir mendaftarkan pencalonan ke KPU, Rabu 12 Mei 2004.

    Pasangan capres Hamzah Haz dan cawapres Agum Gumelar dari PPP ini tiba di gedung KPU pukul 13.00 didampingi sejumlah fungsionaris pusat parpol berlambang Ka’bah, seperti Ali Marwan Hanan dan Chozin Chumaidy. Setelah pendaftaran, duet Hamzah-Agum dideklarasikan di Stadion Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta. Duet ini bertekad untuk mewujudkan Indonesia baru yang makmur, adil, sejahtera, dan mandiri.

    Hamzah yang sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wapres dari Megawati dalam Pemilu 5 Juli 2004, mengakui proses pencalonannya sangat cepat, begitu pula penetapan pasangannya. “Jangankan Anda, saya sendiri pun kaget. Menurutnya, sebenarnya dengan perolehan pemilu legislatif yang tidak sesuai dengan target partai, tidak ada rencana untuk menampilkan capres. Tetapi, katanya, sesuatu terjadi di luar dugaan dan di luar hitungan matematika secara rasional.

    Di KPU Hamzah-Agum didaulat untuk memberikan keterangan pers. Wakil Presiden Kabinet Gotong-Royong (Megawati) ini menjanjikan pemerintahannya bersama Agum bakal selaras karena sudah lama bekerja sama dalam Kabinet Gotong Royong. Menurut Hamzah, ia telah bertemu Presiden Megawati di rumah dinas presiden, Jalan Teuku Umar, meminta izin untuk mendaftarkan diri sebagai capres berpasangan dengan Agum. “Dalam pertemuan itu, saya tidak mengajukan pengunduran diri dari kabinet,” ujarnya.

    Hamzah, mengakui sangat berat memimpin negara besar seperti Indonesia. Menurutnya, tanpa problem yang serius pun sudah pasti amanah ini sangat berat, apalagi sekarang bangsa ini belum keluar dari krisis multidimensi yang dialami sejak enam tahun lalu.

    Namun, katanya, apabila seluruh komponen bangsa bersatu, saling membantu memecahkan persoalan yang ada, beban tersebut akan menjadi ringan. “Dengan izin Allah subhanahu wa taala, tidak ada laut yang tidak dapat dilayari, tidak ada sungai yang tidak dapat diseberangi, tidak ada gunung yang tidak dapat didaki, tidak ada jalan terjal yang tidak dapat dilalui, dan tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan,” ujar Hamzah.

    Hamzah Haz melihat ada dua hal yang kini harus dihadapi bangsa, yaitu krisis ekonomi dan keuangan, serta krisis kepribadian bangsa. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan beberapa kebijakan pembangunan. Pertama, melaksanakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen dan konsisten. Kedua, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai pilar pembangunan. Ketiga, membangun perekonomian rakyat, petani, dan nelayan dengan menyinergikan kekuatan pengusaha besar dengan pelaku koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Memberi nilai ekonomi dan kesejahteraan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

    Hadir pada saat pendeklarasian duet Hamzah-Agum itu, antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab, Ketua DPP Partai Bulan Bintang Ahmad Sumargono, Ketua Majelis Syar’i PPP KH Maemun Zubaer, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Ismail Hasan Metareum. Acara deklarasi itu ditutup dengan doa oleh KH Abdullah Gymnastiar.

    Paling Akomodatif
    Bila ada tokoh politik yang layak menyadang predikat akomodatif, maka Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan yang juga menjabat Wakil Presiden RI, ini pantas disebut. Ia tidak bersuara terlalu vokal, tetapi juga tidak terlalu lunak. Hamzah punya gaya sendiri: keras dengan kemauan tapi juga lembut dalam kompromi. Maka, kendati sempat mendapat perlawanan dalam Muktamar PPP Mei 2003, ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum PPP 2003-2008.

    Hamzah lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940. Sejak SMP, ia sudah aktif berorganisasi. Setamat Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Pontianak pada 1961, ia menjadi wartawan surat kabar Pontianak, Bebas. Ia tidak memilih bekerja di bank, sebagaimana teman-temannya yang lulusan SMEA. “Saya lebih suka menjadi wartawan. Di sini saya bisa langsung bergaul dengan masyarakat secara luas,” katanya.

    Karir jurnalistik hanya sempat dijalaninya selama setahun. Sebab, tahun berikutnya ia ikut ayahnya, anggota Koperasi Kopra yang mendapat tugas belajar di Akademi Koperasi Negara Yogyakarta. “Mengingat koperasi juga menyangkut orang banyak, saya memutuskan untuk ikut kuliah bersama ayah,” kilahnya.

    Karena giat organisasi sejak SMP, di kampusnya itu pun ia giat berorganisasi dengan mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sekaligus ia terpilih menjadi ketuanya.

    Pada 1965, Hamzah kembali ke Pontianak dan membawa gelar sarjana mudanya. Selanjutnya, ia meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura dan mengambil jurusan ilmu perusahaan. Di tempatnya kuliah itu, ia sempat jadi asisten dosen. Selanjutnya, statusnya naik menjadi dosen di fakultas tersebut. Di luar kegiatan akademis, ia menjadi Ketua Presidium KAMI Konsulat Pontianak dan mewakili Angkatan 66 di DPRD Kalimantan Barat.

    Hamzah sempat menjadi Wakil Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat. Kemudian, mewakili NU ia hijrah ke Gedung DPR/MPR di Senayan pada 1971. Setelah NU berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, ia terpilih secara terus-menerus menjadi anggota DPR mewakili PPP. Di PPP, ia sudah beberapa periode menjadi pengurus. Terakhir, ia menjadi salah seorang ketua DPP PPP, sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP pada akhir 1998.

    Sebagai anggota DPR, Hamzah adalah seorang wakil rakyat yang sangat fasih bicara masalah moneter, khususnya mengenai APBN. Memang, selama di DPR ia selalu masuk dalam komisi APBN. Terakhir, bersama Umar Basalim, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menulis buku “Kebijaksaan Fiskal dan Moneter” yang diberi pengantar oleh Prof. Dr. Anwar Nasution.

    Pada 1998 ia menjadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat kabinet Presiden Habibie. Semula, pria necis berkumis tipis ini sempat enggan mengabulkan ajakan Habibie yang sampai dua kali menelponnya. Ia mengaku, dibandingkan menjadi menteri, ia lebih senang menjadi anggota DPR. Menurutnya, tugas menjadi anggota DPR saja sudah berat, apalagi menjadi menteri yang harus juga mengurusi masalah teknis dan lobi di masa krisis yang belum berakhir. Namun, karena itu adalah tugas negara, maka ia menjalaninya dengan kesungguhan hati.

    Selama menjadi Meninves/Kepala BKPM, Hamzah tidak menempati rumah dinas bagi menteri. Sebab, ia tidak ingin menjabat posisi menteri selamanya. Tanggal 10 Mei 1999, ia mengundurkan diri dari jabatan menteri karena ada desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak duduk sebagai menteri.

    Sebagai hasil Pemilu 1999 terbentuk kabinet pimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tanggal 29 Oktober 1999, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin). Tetapi daripada dipecat ia memilih mengundurkan diri pada 26 November 1999 untuk kembali berkonsentrasi penuh memimpin partai.

    Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 sejak Republik Indonesia ini berdiri 17 Agustus 1945. Langkah menuju posisi RI-2 yang ditempuh Hamzah Haz bisa dikatakan berliku dan diluar rencana. Hal ini terutama jatuhnya KH Abdurrahman Wahid dari kursi presiden. Otomatis, Megawati yang menjabat wapres naik menjadi presiden. Lowongnya kursi wapres itu tidak langsung ditempati Hamzah, melainkan ia harus melalui proses pemilihan. Ia bertarung menghadapi nama-nama yang cukup dikenal luas seperti Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, mantan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polsoskam Agum Gumelar, dan Siswono Yudo Husodo.

    Dalam pemungutan putaran ketiga dalam lanjutan Rapat Paripurna Sidang Istimewa (SI) MPR ia berhasil mengungguli Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung. Dari 610 suara anggota MPR yang menghadiri sidang itu, Hamzah meraih 340 suara atau unggul 103 suara dari Tandjung yang hanya meraih 237 suara. Suara abstain sebanyak 29 suara, dan empat suara dinyatakan tidak sah.

    Dalam pidato usai pelantikannya sebagai wakil presiden, Hamzah bertekad akan menjalin hubungan yang harmonis dengan Presiden Megawati Soekarnoputri sehingga bisa membentuk pemerintahan yang efektif. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan islah (rekonsiliasi nasional).

    Sikap islah itu ditunjukkannya dengan segera mengunjungi mantan Presiden KH Abdurrahman Gus Dur Wahid di Istana Merdeka, usai terpilih sebagai wakil presiden. Hamzah sebagai Wapres menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Abdurrahman Wahid yang akan berobat ke Amerika Serikat.

    Itulah perjalanan karir politik Hamzah yang betul-betul dirintis dari bawah. Dan banyak orang yang menilai bahwa selama karirnya di dunia politik, Hamzah tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Karir politiknya tampak datar walaupun ia sudah memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan konfigurasi empat partai Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi, kemudian disingkat MI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

    Hamzah dikenal sebagai orang yang sederhana. Ia bermukim di Jalan Tegalan 27, Matraman, Jakarta Timur. Hamzah Haz didampingi dua istri. Keduanya telah menjadi hajah, Hj Asmaniah (tinggal di Jalan Tegalan 27, lahir 27 Juli 1942) dan Hj Titin Kartini (tinggal di Bogor, lahir 4 Mei 1946). Dari kedua istri itu, ia memperoleh 12 anak (empat putra, delapan putri).

    Kompromi
    Ketika panglima Lasykar Jihad Jafar Umar Thalib di tahan Mabes Polri, setelah terjadi kerusuhan di Ambon, Hamzah malah menjenguknya. Padahal, salah satu tuduhan yang dikenakan kepada Ja’far adalah ia menghina presiden dan wakil presiden. Polisi pun sibuk menyiapkan perangkat hukum untuk menjeratnya. Kedatangan Hamzah itu ditengarai akan menjadikan tekanan politis terhadap upaya penegakkan hukum. Tetapi, apa yang Hamzah katakan?

    “Saya tidak mencampuri substansi persoalan. Saya datang hanya karena beliau tertimpa musibah. Sebagai manusia, kan ada khilafnya. Walau langit runtuh, penegakan hukum harus jalan terus. Tidak ada tekanan (politis) itu. Presiden Filipina Arroyo juga menengok Estrada (bekas presiden yang ditahan),” jelasnya sebagaimana dikutip dari Tempo.

    Atas tindakannya itu, kemudian sempat muncul isu hubungan Hamzah dengan Mega mulai retak. Mereka terlibat persaingan tersembunyi. Namun, Hamzah lagi-lagi menetralisir isu itu dengan mengatakan, bahwa ia setiap saat berkomunikasi dengan presiden. Melalui telepon juga bisa. Bahkan acara sarapan pagi bersama setiap Selasa berlangsung secara rutin.

    Saat kampanye Pemilu 1999, PPP termasuk partai yang vokal menolak presiden wanita. Tetapi, kini justru Hamzah Haz menjadi wapres yang presidennya seorang wanita. Menurutnya perubahan sikap politik itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. “Saya dulu menolak karena kami wajib menyampaikan pendapat dari para ulama. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kita kan harus realistis.”

    Menyinggung tuntutan untuk mempercepat Muktamar PPP 2003, Hamzah menilainya hal itu memang menjadi masalah internal yang mencuat ke luar. Namun, ia menghendaki agar Muktamar itu dilaksanakan pada 2004. Alasannya, agar proses konsolidasi menghadapi Pemilu 2004 berlangsung maksimal. Bila harus muktamar lebih dulu, proses konsolidasi bisa terganggu. Namun, bila desakan untuk mempercepat Muktamar itu terus menguat, ia menyatakan bisa menerimanya. “Saya ini selalu akomodatif. Bagaimana dari semua sisi, itu kita pertimbangkan. Kalau memang itu kita perlukan, ya mari. Kalau saya tetap berpegang pada Mukernas II itu, sebaiknya dilakukan pada 2004.”

    Menurut jadwal yang ditetapkan Mukernas, Muktamar PPP disepakati berlangsung pada tahun 2004. Penundaan muktamar selama setahun itu bukan karena ia ingin mempertahankan posisinya sebagai ketua umum partai periode mendatang. Ia mengatakan, “Saya maksimal sampai 2004 dan setelah itu tidak bersedia dipilih lagi.”

    Walaupun kemudian, akhirnya Muktamar dilaksanakan pada 23 Mei 2003 dan ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2003-2008.

    Biodata
    Nama   : DR. (HC) HAJI HAMZAH HAZ, BSc
    Lahir    : Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940
    Agama : Islam

    Isteri:
    1. Asmaniah
    2. Titin Kartini

    PENDIDIKAN:

    • SMP, Pontianak, Kalimantan Barat
    • SMEA, Pontianak, Kalimantan Barat
    • Akademi Koperasi Negara, Yogyakarta (1962) Jurusan Ekonomi Perusahaan,
    • Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak (tingkat V, 1970)
    • Menerima The Degree of Honorary Doctor of Philosophy in Management dari American World of University (1998)


    KARIR:

    • Guru SM Ketapang (1960-1962)
    • Wartawan suratkabar Bebas, Pontianak, Kalimantan Barat (1960-1961)
    • Pimpinan Umum Harian Berita Pawau, Kalimantan Barat
    • Ketua PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, (1962)
    • Ketua Badan Pemeriksa Induk Koperasi Kopra Indonesia (1965-1970)
    • Ketua Presidium KAMI Konsulat Pontianak (1968-1971)
    • Asisten Dosen di Universitas Tanjungpura Pontianak (1968-1971)
    • Anggota DPRD Tk I Kalimantan Barat (1968-1971)
    • Anggota DPR RI (1971-2001)
    • Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM (1998-1999)
    • Wakil Ketua DPR (1999-2001)
    • Menko Kesra dan Taskin (1999)
    • Wakil Presiden RI (26 Juli 2001-2004)
  • Alamat rumah:
    Jalan Tegalan No. 27
    Jakarta Timur

    Sumber: Hamzah-Haz.com
    Sumber lain: TokohIndonesia.com

  • 10. Jusuf Kalla (2004 – 2009):

    Bangsa Indonesia Harus Percaya Diri

    Kompas 01/10/2007: Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk kalah maju dibandingkan dengan India atau Vietnam. Persoalannya tinggal terletak pada kepercayaan diri. Wapres mengatakan, bangsa Indonesia harus percaya pada kemampuannya sendiri.

    Apalagi Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan negara untuk membangun, yakni minyak bumi, tambang, dan komoditas pertanian. Hal itu dikemukakan Wapres pada acara buka puasa bersama pengusaha di kediaman Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohamad S Hidayat, Minggu (30/9/2007).

    “Kalau ada kesalahan kita selama ini adalah kita terlalu bergantung pada bangsa lain. Berpuluh-puluh tahun kita selalu menunggu datangnya bantuan asing dulu untuk bisa membangun,” kata Wapres.

    Dengan sikap seperti itu, menurut Jusuf Kalla, bangsa ini kemudian tidak memiliki kemampuan untuk membangun negaranya sendiri. Bahkan sampai saat ini terkadang masih muncul keraguan bahwa putra-putra Indonesia mampu melaksanakan proyek pembangunan.

    Jusuf Kalla mengambil contoh pembangunan bandar udara di Makassar. Semula ada keinginan untuk menyerahkan proyek itu kepada pengusaha asing. Ketika ia minta untuk diberikan kepada pengusaha lokal, ternyata mereka mampu dan kualitasnya tidak kalah dengan pengusaha asing.

    Menurut Wapres, sekarang ini justru pengusaha Indonesia harus mampu berkiprah di ajang internasional. “Satu lagi kelemahan kita sebagai bangsa, yaitu kalau ada pengusaha Indonesia yang menanamkan modalnya di luar negeri, buru-buru dikatakan pelarian modal. Padahal pengusaha India bangga kalau banyak perusahaan yang ada di luar India,” kata Wapres.

    Delapan persen

    Namun, Wapres optimistis bahwa dengan peran serta semua pihak, perekonomian Indonesia akan bisa berkembang lebih pesat. Bahkan ia percaya tahun depan perekonomian Indonesia akan tumbuh 8 persen.

    “Kalau kita tidak bisa tumbuh 8 atau 9 persen tahun depan, itu berarti ada yang salah dengan bangsa kita ini,” kata Wapres Jusuf Kalla.

    Kuncinya, menurut Wapres, bergantung pada kepercayaan diri bangsa ini. Ia mengajak para pengusaha untuk tidak ragu akan kemampuannya.

    Menurut Jusuf Kalla, salah satu indikator yang bisa dipakai untuk bisa melihat bergeraknya kegiatan ekonomi adalah dari lalu lintas barang. “Coba lihat lalu lalang trailer (truk gandeng) yang membawa peti kemas. Nyaris tidak pernah berhenti truk-truk itu. Semua itu menunjukkan adanya kegiatan ekonomi. Salah besar kalau dikatakan sektor riil belum berjalan,” kata Wapres.

    Wapres meminta kalangan pengusaha untuk juga memerhatikan masyarakat bawah. Terutama pengusaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan diingatkan untuk tidak hanya berorientasi kepada kalangan atas.

    Ketimpangan sosial yang terus dibiarkan akan menjadi bumerang bagi pembangunan yang dilakukan.

  • Biografi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Standar



    Presiden Pertama (1945-1966)
    Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika..

    Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar “Ir” pada 25 Mei 1926.

    Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

    Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

    Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

    Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

    Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatannya terus memburuk, yang pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai “Pahlawan Proklamasi”


    Presiden Kedua (1996-1998)
    Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.

    Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.

    Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.

    Perkimpoian Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

    Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

    Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).

    Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

    Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.

    residen RI Kedua HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.

    Berita wafatnya Pak Harto pertama kali diinformasikan Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol. Dicky Sonandi, di Jakarta, Minggu (27/1). Kemudian secara resmi Tim Dokter Kepresidenan menyampaikan siaran pers tentang wafatnya Pak Harto tepat pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta akibat kegagalan multi organ.

    Kemudian sekira pukul 14.40, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak.

    Di sepanjang jalan Tanjung dan Jalan Cendana ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Isak tangis warga pecah begitu rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana, sekira pukul 14.55, Minggu (27/1).

    Seementara itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI Kedua Haji Muhammad Soeharto.


    Presiden Ketiga (1998-1999)
    Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.

    Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini, harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya.

    Setelah tamat SMA di bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung (Sekarang ITB). Beliau mendapat gelar Diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gekar Doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962, dan dikaruniai dua orang anak. Tahun 1967, menjadi Profesor kehormatan (Guru Besar) pada Institut Teknologi Bandung.

    Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali, peraih penghargaan bergengsi Theodore van Karman Award, itu kembali dari “habitat”-nya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat Summa Cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia.

    Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat refrendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato Pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman.

    Sebagian Karya beliau dalam menghitung dan mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat terbang :

    * VTOL ( Vertical Take Off & Landing ) Pesawat Angkut DO-31.
    * Pesawat Angkut Militer TRANSALL C-130.
    * Hansa Jet 320 ( Pesawat Eksekutif ).
    * Airbus A-300 ( untuk 300 penumpang )
    * CN – 235
    * N-250
    * dan secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam menghitung dan mendesain:
    • Helikopter BO-105.
    • Multi Role Combat Aircraft (MRCA).
    • Beberapa proyek rudal dan satelit.

    Sebagian Tanda Jasa/Kehormatannya :

    * 1976 – 1998 Direktur Utama PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara/ IPTN.
    * 1978 – 1998 Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
    * Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi / BPPT
    * 1978 – 1998 Direktur Utama PT. PAL Indonesia (Persero).
    * 1978 – 1998 Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam/ Opdip Batam.
    * 1980 – 1998 Ketua Tim Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan (Keppres No. 40, 1980)
    * 1983 – 1998 Direktur Utama, PT Pindad (Persero).
    * 1988 – 1998 Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis.
    * 1989 – 1998 Ketua Badan Pengelola Industri Strategis/ BPIS.
    * 1990 – 1998 Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-lndonesia/lCMI.
    * 1993 Koordinator Presidium Harian, Dewan Pembina Golkar.
    * 10 Maret – 20 Mei 1998 Wakil Presiden Republik Indonesia
    * 21 Mei 1998 – Oktober 1999 Presiden Republik Indonesia


    Presiden Keempat(1999-2001)
    Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan “darah biru”. Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi massa Islam terbesar di Indonesia-dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais ‘Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia.

    Pada tahun 1949, ketika clash dengan pemerintahan Belanda telah berakhir, ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dimasukinya. Tamu-tamu, yang terdiri dari para tokoh-dengan berbagai bidang profesi-yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya, terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang anak bernama Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumahnya.

    Sejak masa kanak-kanak, ibunya telah ditandai berbagai isyarat bahwa Gus Dur akan mengalami garis hidup yang berbeda dan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap NU. Pada bulan April 1953, Gus Dur pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah baru. Di suatu tempat di sepanjang pegunungan antara Cimahi dan Bandung, mobilnya mengalami kecelakaan. Gus Dur bisa diselamatkan, akan tetapi ayahnya meninggal. Kematian ayahnya membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya.

    Dalam kesehariannya, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu ia juga aktif berkunjung keperpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel dan buku-buku yang agak serius. Karya-karya yang dibaca oleh Gus Dur tidak hanya cerita-cerita, utamanya cerita silat dan fiksi, akan tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen manca negara tidak luput dari perhatianya. Di samping membaca, tokoh satu ini senang pula bermain bola, catur dan musik. Dengan demikian, tidak heran jika Gus Dur pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya, yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya mengapa Gu Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia.

    Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren Tambak Beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah anak Haji Muh. Sakur. Perkimpoiannya dilaksanakan ketika ia berada di Mesir.

    Pengalaman Pendidikan

    Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar pada sang kakek, K.H. Hasyim Asy’ari. Saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan membaca al-Qur’an. Dalam usia lima tahun ia telah lancar membaca al-Qur’an. Pada saat sang ayah pindah ke Jakarta, di samping belajar formal di sekolah, Gus Dur masuk juga mengikuti les privat Bahasa Belanda. Guru lesnya bernama Willem Buhl, seorang Jerman yang telah masuk Islam, yang mengganti namanya dengan Iskandar. Untuk menambah pelajaran Bahasa Belanda tersebut, Buhl selalu menyajikan musik klasik yang biasa dinikmati oleh orang dewasa. Inilah pertama kali persentuhan Gu Dur dengan dunia Barat dan dari sini pula Gus Dur mulai tertarik dan mencintai musik klasik.

    Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sambil mondok di pesantren Krapyak. Sekolah ini meskipun dikelola oleh Gereja Katolik Roma, akan tetapi sepenuhnya menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini pula pertama kali Gus Dur belajar Bahasa Inggris. Karena merasa terkekang hidup dalam dunia pesantren, akhirnya ia minta pindah ke kota dan tinggal di rumah Haji Junaidi, seorang pimpinan lokal Muhammadiyah dan orang yang berpengaruh di SMEP. Kegiatan rutinnya, setelah shalat subuh mengaji pada K.H. Ma’shum Krapyak, siang hari sekolah di SMEP, dan pada malam hari ia ikut berdiskusi bersama dengan Haji Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya.

    Setamat dari SMEP Gus Dur melanjutkan belajarnya di Pesantren Tegarejo Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh K.H. Chudhari, sosok kyai yang humanis, saleh dan guru dicintai. Kyai Chudhari inilah yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktek-praktek ritual mistik. Di bawah bimbingan kyai ini pula, Gus Dur mulai mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat para wali di Jawa. Pada saat masuk ke pesantren ini, Gus Dur membawa seluruh koleksi buku-bukunya, yang membuat santri-santri lain terheran-heran. Pada saat ini pula Gus Dur telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam berhumor dan berbicara. Dalam kaitan dengan yang terakhir ini ada sebuah kisah menarik yang patut diungkap dalam paparan ini adalah pada acara imtihan-pesta akbar yang diselenggarakan sebelum puasa pada saat perpisahan santri yang selesai menamatkan belajar-dengan menyediakan makanan dan minuman dan mendatangkan semua hiburan rakyat, seperti: Gamelan, tarian tradisional, kuda lumping, jathilan, dan sebagainya. Jelas, hiburan-hiburan seperti tersebut di atas sangat tabu bagi dunia pesantren pada umumnya. Akan tetapi itu ada dan terjadi di Pesantren Tegalrejo.

    Setelah menghabiskan dua tahun di pesantren Tegalrejo, Gus Dur pindah kembali ke Jombang, dan tinggal di Pesantren Tambak Beras. Saat itu usianya mendekati 20 tahun, sehingga di pesantren milik pamannya, K.H. Abdul Fatah, ia menjadi seorang ustadz, dan menjadi ketua keamanan. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat ke tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji, yang kemudian diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar. Pertama kali sampai di Mesir, ia merasa kecewa karena tidak dapat langsung masuk dalam Universitas al-Azhar, akan tetapi harus masuk Aliyah (semacam sekolah persiapan). Di sekolah ia merasa bosan, karena harus mengulang mata pelajaran yang telah ditempuhnya di Indonesia. Untuk menghilangkan kebosanan, Gus Dur sering mengunjungi perpustakaan dan pusat layanan informasi Amerika (USIS) dan toko-toko buku dimana ia dapat memperoleh buku-buku yang dikehendaki.

    Meski demikian, semangat belajar Gus Dur tidak surut. Buktinya pada tahun 1979 Gus Dur ditawari untuk belajar ke sebuah universitas di Australia guna mendapatkkan gelar doktor. Akan tetapi maksud yang baik itu tidak dapat dipenuhi, sebab semua promotor tidak sanggup, dan menggangap bahwa Gus Dur tidak membutuhkan gelar tersebut.

    Perjalanan Karir

    Sepulang dari pegembaraanya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, tokoh muda ini bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian ia menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama Gus Dur mulai menjadi penulis. Ia kembali menekuni bakatnya sebagaii penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak. Djohan Efendi, seorang intelektual terkemuka pada masanya, menilai bahwa Gus Dur adalah seorang pencerna, mencerna semua pemikiran yang dibacanya, kemudian diserap menjadi pemikirannya tersendiri.

    Pada tahun 1974 Gus Dur diminta pamannya, K.H. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM.

    Pada tahun 1979 Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula ia merintis Pesantren Ciganjur. Sementara pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil katib syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman. Karier yang dianggap ‘menyimpang’-dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU-dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahunn 1983. Ia juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986, 1987.

    Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall wa al-’aqdi yang diketuai K.H. As’ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden RI ke-4. Meskipun sudah menjadi presiden, ke-nyleneh-an Gus Dur tidak hilang, bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dahulu, mungkin hanya masyarakat tertentu, khususnya kalangan nahdliyin yang merasakan kontroversi gagasannya. Sekarang seluruh bangsa Indonesia ikut memikirkan kontroversi gagasan yang dilontarkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid.


    Presiden Kelima (2001-2004)
    Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Megawati, pada awalnya menikah dengan pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU, Surendro dan dikaruniai dua anak lelaki bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama.

    Pada suatu tugas militer, tahun 1970, di kawasan Indonesia Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Derita tiada tara, sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun, derita itu tidak berkepanjangan, tiga tahun kemudian Mega menikah dengan pria bernama Taufik Kiemas, asal Ogan Komiring Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah bahagia, dengan dikaruniai seorang putri Puan Maharani. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Istana.

    Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega — panggilan akrab para pendukungnya — tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara.

    Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.

    Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya, Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, belaiu pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka belaiu memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang silent operation, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.

    Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Konggres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Hardjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta.

    Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad cs, atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu.

    Soerjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi, tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu, menundang empati dan simpati dari masyarakat luas.

    Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya. Tetapi ternyata pada SU-MPR 1999, Mega kalah.

    Tetapi, posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun, beliau gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi Presiden RI ke-6.


    Presiden Keenam (2004-2014)
    Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.

    Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi).

    Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, beliau untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS).

    Namun kemudian, SBY justru memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri untuk masuk Akabri. Tahun 1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, belaiu meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya.

    Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University AS. Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit.

    Batalyon Linud 330 merupakan salah satu dari tiga batalyon di Brigade Infantri Lintas Udara 17 Kujang I/Kostrad, yang memiliki nama harum dalam berbagai operasi militer. Ketiga batalyon itu ialah Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Batalyon Infantri Lintas Udara 328/Dirgahayu, dan Batalyon Infantri Lintas Udara 305/Tengkorak. Kefasihan berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara (airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975. Kemudian sekembali ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977. Beliau pun memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur.

    Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977). Setelah itu, beliau ditempatkan sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978), Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981), dan Paban Muda Sops SUAD (1981-1982). Ketika bertugas di Mabes TNI-AD, itu SBY kembali mendapat kesempatan sekolah ke Amerika Serikat. Dari tahun 1982 hingga 1983, beliau mengikuti Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983 sekaligus praktek kerja-On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983. Kemudian mengikuti Jungle Warfare School, Panama, 1983 dan Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984, serta Kursus Komando Batalyon, 1985. Pada saat bersamaan SBY menjabat Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)

    Lalu beliau dipercaya menjabat Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988), sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989. SBY pun sempat menjadi Dosen Seskoad (1989-1992), dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudradjat. Lalu ketika Edi Sudradjat menjabat Panglima ABRI, beliau ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab Jenderal Edi Sudradjat (1993).

    Lalu, beliau kembali bertugas di satuan tempur, diangkat menjadi Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 17 Kujang I/Kostrad (1993-1994) bersama dengan Letkol Riyamizard Ryacudu. Kemudian menjabat Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995). Tak lama kemudian, SBY dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB (1995). Beliau menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi genjatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (1996). Kemudian menjabat Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999).

    Sementara, langkah karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6.

    Berikut ini data lengkap tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
    Nama : Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
    Lahir : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
    Agama : Islam
    Jabatan : Presiden Republik Indonesia ke-6
    Istri : Kristiani Herawati, putri ketiga (Alm) Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo
    Anak : Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono
    Ayah : Letnan Satu (Peltu) R. Soekotji
    Ibu : Sitti Habibah
    Pendidikan :
    * Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
    * American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
    * Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
    * Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
    * On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
    * Jungle Warfare School, Panama, 1983
    * Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984
    * Kursus Komando Batalyon, 1985
    * Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
    * Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas, AS
    * Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
    Karier :
    * Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
    * Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
    * Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
    * Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
    * Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
    * Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
    * Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
    * Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
    * Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
    * Dosen Seskoad (1989-1992)
    * Korspri Pangab (1993)
    * Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
    * Asops Kodam Jaya (1994-1995)
    * Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
    * Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
    * Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
    * Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
    * Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
    * Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
    * Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
    * Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid)
    * Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnopotri) mengundurkan diri 11 Maret 2004

    Alamat : Jl. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah No. 2 Desa Nagrag Kec. Gunung Putri Bogor 16967